Di sisi lain, meskipun kebijakan ini memberikan dampak positif, namun banyak pihak yang memandang bahwa kewajiban memiliki BPJS Kesehatan untuk memperpanjang SIM sebagai beban tambahan bagi masyarakat. Beban ekonomi telah menjadi pertimbangan yang sering muncul, mengingat masih banyak masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk biaya kesehatan.
Mungkin juga akan menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat terkait bagaimana persoalan administratif yang mungkin akan muncul sehingga membuat penerbitan SIM menjadi terhambat. Namun, pihak kepolisian berjanji akan menyediakan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan bagi pemohon dalam proses verifikasi keanggotaan BPJS Kesehatan.
Semua kebijakan tentu memiliki pro dan kontra, namun yang pasti, keputusan ini tentu harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Pemerintah akan dituntut untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait keuntungan dari kebijakan ini, sambil tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemudahan akses bagi semua pihak.
Dengan demikian, kebijakan Polri untuk menguji coba wajibnya keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam proses pembuatan dan perpanjangan SIM sebenarnya menarik untuk dipantau lebih lanjut. Semoga kebijakan ini dapat menemukan titik keseimbangan yang tepat antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keadilan sosial, tanpa menimbulkan masalah yang berkepanjangan.
