Kontroversi ini juga menarik perhatian masyarakat secara luas, terutama dari kalangan aktivis hak asasi manusia dan advokat hukum. Mereka menyoroti pentingnya penegakan hukum yang proporsional dan mengingatkan bahwa kekerasan tidak boleh menjadi cara pertama dalam menangani suatu situasi. Dalam kasus ini, mereka menuntut transparansi dan keadilan dari pihak kepolisian.
Kepala Propam Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas insiden tersebut dan menjamin bahwa proses hukum akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas apabila terbukti ada kesalahan atau pelanggaran dalam tindakan anggota kepolisian yang bersangkutan.
Sebagai bagian dari proses penyelidikan, Propam Polda Lampung juga meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk saksi-saksi mata dan para pihak yang terlibat dalam acara khitanan tersebut. Mereka berkomitmen untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam insiden ini.
