Ketua Komisi XI DPR menyatakan, “Kami tidak akan tinggal diam melihat dana desa yang semestinya menjadi tulang punggung pembangunan desa malah disalahgunakan.”
Upaya Pemerintah Meningkatkan Transparansi
Pemerintah merespons kritik dengan menyatakan telah melakukan beberapa langkah seperti digitalisasi laporan keuangan desa, pelatihan bagi aparat desa, dan penguatan peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di tingkat daerah.
Namun, DPR menilai langkah tersebut belum cukup dan meminta adanya keterbukaan informasi publik yang lebih luas serta audit rutin yang dilakukan secara transparan.
