Di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang, transparansi menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat strategis. PPID hadir sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Fungsi ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata pemerintah terhadap nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas publik.
PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel menjadi salah satu contoh konkret dari implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat legislatif daerah. Sebagai lembaga yang berperan langsung dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap prosesnya dapat diakses dan dipahami masyarakat. Melalui PPID, Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel menyediakan akses informasi yang luas, mulai dari dokumen rapat, agenda kegiatan, hingga kebijakan dan regulasi yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut aktif mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.
Kehadiran PPID ini juga menjawab amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Tidak hanya itu, PPID juga berperan dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan telah melalui proses validasi, klasifikasi, dan pemeliharaan dokumen yang baik, sehingga informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau menimbulkan multitafsir.
