Selain itu, dampak sosial dan psikologis dari pungutan liar juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat yang menjadi korban pungli umumnya mengalami kerugian finansial dan juga ketidakpastian hukum. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka.
Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan langkah krusial dalam memberantas praktik pungutan liar. Selain itu, melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus pungli juga merupakan strategi yang efektif.
Peningkatan pengawasan dan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam pungutan liar harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Langkah-langkah ini akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh institusi pemerintah.
Pungutan liar tidak hanya menjadi masalah bagi pemerintah, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan pungli harus menjadi upaya bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
