Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Untuk barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah, akan ada pajak tambahan ini. Contohnya termasuk tas branded, sepeda, atau barang elektronik dengan harga tinggi. Tarif PPnBM ini bisa sangat besar, menambah biaya secara signifikan.
Sistem perhitungan ini bersifat bertingkat. Bea Masuk dihitung dari nilai barang, lalu PPN dihitung dari total Bea Masuk plus nilai barang, dan seterusnya. Ini membuat total biaya akumulatifnya jadi besar, bahkan untuk barang dengan harga yang tidak terlalu mahal.
Batasan Nilai Barang dan Kebijakan Pelindung
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan batas nilai barang bebas bea masuk, atau yang sering disebut de minimis value. Saat ini, batasnya adalah USD 100 per kiriman. Ini berarti, jika nilai barang (tidak termasuk ongkos kirim) di bawah USD 100, barang tersebut tidak akan dikenakan Bea Masuk dan PPh, hanya dikenakan PPN. Kebijakan ini sebenarnya dibuat untuk memudahkan impor barang-barang kecil dan kebutuhan pribadi.
Namun, di balik kebijakan ini ada tujuan yang lebih besar, yaitu melindungi industri dalam negeri. Pemerintah menggunakan bea masuk sebagai instrumen untuk membatasi masuknya barang impor yang dianggap sebagai saingan produk lokal. Dengan mengenakan tarif tinggi, harga barang impor menjadi tidak kompetitif, sehingga konsumen diharapkan lebih memilih produk buatan Indonesia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengendalikan defisit perdagangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Hal ini seringkali menimbulkan dilema bagi konsumen. Di satu sisi, konsumen ingin mendapatkan barang yang mungkin tidak tersedia di Indonesia dengan harga yang wajar. Di sisi lain, pemerintah punya alasan kuat untuk melindungi ekonomi domestik dan lapangan kerja.
