Selain itu, langkah KPK ini juga menimbulkan pertanyaan terkait privasi dan hak asasi manusia. Pemakaian data pribadi yang diperoleh dari hasil penyadapan juga menimbulkan perdebatan etis dalam penggunaannya. Meskipun KPK memastikan bahwa penggunaan data pribadi dari ponsel Hasto hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan, namun tetap saja hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam pengumpulan informasi.
Kontroversi lebih lanjut muncul ketika polemik politik ikut terlibat dalam kasus ini. KPK dianggap menggunakan kepentingan politik untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Oleh karena itu, diharapkan KPK juga menjaga netralitasnya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi tanpa adanya intervensi politik dari pihak manapun.
Meskipun di tengah polemik tersebut, KPK tetap menegaskan bahwa langkah menggali informasi keberadaan Harun Masiku melalui ponsel Hasto merupakan bagian dari upaya dalam mengungkap dugaan suap dengan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu menjadi titik terang dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dan pihak-pihak terkait.
Dengan begitu, langkah KPK dalam menggali informasi keberadaan Harun Masiku lewat ponsel Hasto menjadi sorotan publik yang tak terelakkan. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK dituntut untuk menjalankan proses penyidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku secara transparan dan adil.
