Dalam konteks tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor juga tidak terlihat melakukan aktivitas dinasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Sahbirin Noor, yang saat itu masih berstatus tersangka, diduga telah melarikan diri sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024.
Sebagai penegak hukum, KPK menunjukkan keberatan atas perilaku Sahbirin Noor yang dinilai melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab. KPK juga menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pejabat publik, harus mematuhi hukum dan menjalankan kewajiban dengan baik.
Kehadiran seorang kepala daerah di tengah-tengah masyarakatnya adalah suatu hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kestabilan pemerintahan. Sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh Sahbirin Noor dalam menyikapi kasus hukum yang menjeratnya akan sangat berpengaruh bagi hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya.
KPK juga mengajak kepada Sahbirin Noor untuk bersikap transparan dan bekerja sama sepenuhnya dengan proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini akan memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memberantas korupsi.
Sebagai lembaga antirasuah, KPK terus mengawal proses hukum dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk tersangka kasus korupsi. Segala upaya akan dilakukan untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum di Indonesia.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi semua pihak, terutama para pemimpin daerah, untuk memahami dengan jelas bahwa tidak ada yang tersembunyi di bawah hukum. Kepatuhan terhadap hukum adalah pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
