Menurut Budi, penghentian penyaluran bansos juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas dan terhindar dari praktik-praktik korupsi. "Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya," ucapnya.
Imbauan dari KPK tersebut ditujukan untuk seluruh daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2024, termasuk Jakarta. KPK menekankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta agar tidak menyalurkan bansos sesuai arahan Kemendagri menjelang pilkada. Hal ini disebabkan karena penyaluran bansos tersebut dapat berpotensi memberikan keuntungan dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian juga menyatakan persetujuannya terhadap usulan penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pilgub 2024 rampung. Tito mendukung usulan tersebut dan berencana untuk menindaklanjuti dengan surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos hingga hari pencoblosan Pilgub, yang direncanakan pada 27 November 2024.
Meskipun demikian, Tito menjelaskan bahwa bansos Pemerintah tidak akan dihentikan di daerah yang masih memerlukan, seperti daerah yang terdampak bencana alam. "Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang mengungsi, ya tidak mungkin kita tidak memberikan bansos kepada mereka, mereka memerlukan bansos itu," jelas Tito.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul pun memberikan tanggapannya terkait usulan penghentian penyaluran bansos hingga Pilgub 2024 rampung. Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan bansos tepat waktu dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Penyaluran bansos, menurut Gus Ipul, tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik. "Kita ingin bantuan itu yang penting tepat sasaran dan tepat waktu. Yang jelas, bansos tidak boleh untuk kepentingan politik," tutur Gus Ipul.
