4. Pola Kesalahan yang Sama: Memaksakan Kehendak
Baik IKN maupun KCIC menunjukkan pola kesalahan yang sama dari Presiden Joko Widodo:
- Memaksakan kehendak politik tanpa konsultasi yang layak dengan DPR/MPR.
- Tanpa feasibility study yang transparan, sehingga proyek dibangun tanpa dasar kelayakan ekonomi dan sosial.
- Tanpa persiapan keuangan, sehingga akhirnya membebani APBN dan rakyat.
- Mengabaikan prinsip transparansi, karena janji “tidak pakai APBN” justru berubah menjadi penggunaan APBN besar-besaran.
5. Konsekuensi Serius untuk Indonesia
Jika dibiarkan, dua proyek mercusuar ini akan berdampak sangat serius:
- APBN jebol karena subsidi terus digelontorkan untuk proyek yang tidak produktif.
- Utang negara menumpuk, membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai sektor vital.
- Lapangan kerja tidak optimal, karena proyek lebih banyak menguntungkan kontraktor besar dan pihak asing.
- Kedaulatan ekonomi terancam, khususnya dari risiko pengambilalihan aset BUMN oleh asing.
Proyek Mercusuar vs Realitas Ekonomi
Pembangunan IKN dan Kereta Cepat KCIC mencerminkan pola proyek mercusuar yang lebih menonjolkan pencitraan politik dibandingkan manfaat nyata bagi rakyat. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan kajian ekonomi yang mendalam, kedua proyek ini bisa menjadi "bom waktu" yang memperparah kondisi keuangan negara dan menekan lapangan kerja produktif.
Indonesia perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap pembiayaan, manfaat, serta risiko dari kedua proyek ini. Jika tidak, maka bukan hanya beban fiskal yang meningkat, tetapi juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dipertaruhkan.
