Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, memberikan pernyataan terkait kabinet gemuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Hashim menanggapi komentar-komentar yang sering dilontarkan terkait ukuran kabinet yang berisi 48 kementerian. Banyak yang mempertanyakan efisiensi dan output dari kabinet tersebut.
Menurut Hashim, kekhawatiran tersebut akan diatasi dengan melakukan evaluasi terhadap para Menteri dan Wakil Menteri dalam enam bulan ke depan. Dia menyatakan bahwa evaluasi ini akan dilakukan pada bulan Maret atau April tahun 2025. Hashim juga menekankan bahwa Prabowo akan mengevaluasi para menteri dan wakil menterinya apabila terbukti melakukan penyelewengan, termasuk tindakan korupsi atau ketidak-efisienan dalam bekerja. Hashim menegaskan, Prabowo adalah sosok yang tegas dalam hal menangani hal tersebut.
Meskipun kabinet dianggap sebagai "gemuk", Hashim menekankan bahwa yang terpenting adalah hasil kerja dari 48 kementerian tersebut. Menurutnya, ukuran kabinet boleh jadi terlalu besar, namun fokus utamanya adalah bagaimana output dan kontribusi positif yang dihasilkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinetnya, yang terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet. Ukuran kabinet ini telah menarik perhatian dari berbagai pihak. Salah satu kritik yang muncul adalah peningkatan jumlah menteri dan wakil menteri dibandingkan kabinet sebelumnya.
Fadhil Hasan, seorang ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), berpendapat bahwa penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Ia menilai bahwa kabinet yang berjumlah 48 kementerian ini akan menghadapi tantangan besar dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan, selain dari sisi inefisiensi, gerakannya akan lamban. Fadhil juga menyoroti masalah koordinasi di antara berbagai kementerian koordinator dan badan, yang kemungkinan besar akan sulit. Ia menekankan bahwa kemungkinan akan ada tumpang tindih kewenangan dan masalah koordinasi yang sulit diatasi.
