Selain itu, pendapatan negara diperkirakan antara 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen terhadap PDB, dan defisit 2,29-2,82 persen. Data-data tersebut menjadi penting dalam mempertimbangkan kenaikan gaji PNS di tahun 2025, karena hal ini akan terkait dengan keberlanjutan kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap perekonomian negara.
Dari sinyal yang diberikan oleh Menteri Airlangga, dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki perhatian yang serius terhadap kesejahteraan para ASN/PNS, yang merupakan bagian penting dari birokrasi negara. Oleh karena itu, penyesuaian gaji ASN/PNS tidak hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi juga berdampak pada faktor-faktor ekonomi makro.
Diharapkan penyesuaian gaji yang direncanakan akan memberikan dampak positif bagi para PNS secara keseluruhan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penegak pemerintah. Tentu saja, hal ini juga harus diikuti dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitas dari penyesuaian gaji tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Dengan adanya sinyal peningkatan gaji PNS di tahun 2025, diharapkan hal ini dapat memberikan dorongan positif bagi sektor pelayanan publik dan mendorong semangat kerja para ASN/PNS dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai bagian yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, kesejahteraan dan motivasi para ASN/PNS menjadi hal yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah.
Dengan adanya potensi peningkatan gaji, diharapkan juga dapat memberikan dampak positif dalam hal konsumsi dalam negeri, yang mana para ASN/PNS merupakan konsumen potensial yang dapat ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini tentu saja harus diiringi dengan kebijakan lain yang memastikan keseimbangan keuangan negara tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
