Bagi pegawai yang bekerja di lapangan, Eri menjelaskan bahwa mereka tidak akan terkena PHK. Sebab, kontrak kerja mereka dengan Pemkot Surabaya bukan sebagai tenaga honorer, melainkan sebagai penyedia jasa. "Kontrak untuk petugas seperti penyapu jalan atau petugas pengerukan saluran itu sudah berdasarkan pada penyedia jasa dari sejak lama. Jadi, mereka tidak terpengaruh oleh aturan yang diterapkan kementerian karena itu merupakan sistem yang sudah ditetapkan," pungkasnya.
Eri Cahyadi juga membandingkan situasi di Surabaya dengan berbagai daerah lain yang telah melakukan pemecatan sejumlah pegawai honorer. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemecatan hanya akan menambah jumlah pengangguran di daerah tersebut. "Sekarang di daerah lain banyak yang diputus kontraknya, sementara di Surabaya kita tidak akan melakukan hal tersebut," ujarnya, menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap kondisi perekonomian masyarakat dan potensi peningkatan angka pengangguran.
Sebelumnya, muncul berita mengenai ratusan pegawai honorer di berbagai daerah yang mengalami pemecatan. Hal ini disebabkan oleh langkah efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Ditambah lagi, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga telah diatur untuk menghapus pegawai honorer secara bertahap. Situasi yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Jember, yang memutus 336 pegawai serta 437 tenaga honorer, menjadi salah satu contoh dampak dari kebijakan tersebut.
