Faisal juga menyampaikan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menyerah dan mengikuti keinginan AS terkait QRIS dan GPN. "Kita perlu menjaga kepentingan nasional, agar kita tidak mudah terpuruk hanya karena tekanan dari salah satu negara yang berkuasa," tegas Faisal.
Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), turut sependapat dengan Faisal. Ia menekankan bahwa Indonesia harus terus mengembangkan QRIS dan GPN, meskipun saat ini ada negosiasi dengan AS mengenai tarif resiprokal. QRIS dan GPN dianggap sangat penting dalam membangun kemandirian ekonomi digital serta memperkuat inklusi keuangan di dalam negeri. Pengurangan ketergantungan pada infrastruktur pembayaran asing juga menjadi salah satu manfaat dari kedua sistem tersebut. Bhima menyatakan bahwa dua sistem ini mampu menawarkan biaya transaksi yang lebih murah, sekaligus menjaga keamanan data keuangan nasional. "Peran QRIS harus terus ditingkatkan. Kita tidak perlu menindaklanjuti semua pokok permintaan dari AS, penting untuk selalu mempertimbangkan kepentingan domestik," ucapnya dalam wawancara terpisah pada tanggal 23 April 2025.
Bhima juga menambahkan bahwa kritik yang dilayangkan oleh AS berhubungan dengan persaingan di industri. "Dengan adanya QRIS, ketergantungan kita pada sistem pembayaran seperti Visa dan Mastercard akan menurun, dan hal ini berpotensi membuat tren penggunaan kartu kredit juga semakin menurun," ungkapnya.
Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan dari UPN Veteran Jakarta, mengusulkan beberapa langkah untuk mempertahankan QRIS dan GPN dalam negosiasi dengan AS. Achmad merekomendasikan agar BI melakukan konsultasi terbatas dengan perusahaan asing, tetapi tanpa mengorbankan prinsip kebijakan yang telah ditetapkan. Partisipasi asing dapat dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi QRIS dan GPN, dengan syarat bahwa ada transfer pengetahuan serta penggunaan server yang berada di dalam negeri. Selain itu, aspek diplomasi ekonomi perlu diperkuat. QRIS dan GPN harus dilihat bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk kolaborasi. Menariknya, Achmad juga mengusulkan agar standar QRIS dapat dijadikan model untuk negara-negara berkembang lainnya, sehingga perusahaan-perusahaan asal AS yang ingin berekspansi ke Asia Tenggara harus beradaptasi dengan sistem yang ada.
