Kebijakan Sering Tak Partisipatif
Ombudsman mencatat banyak proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) melanggar prinsip partisipasi publik. Sosialisasi minim, analisis dampak lingkungan tidak terbuka, dan proses ganti rugi tidak transparan. Akibatnya, muncul banyak konflik horizontal antara warga dengan aparat dan pengembang.
Pemerintah Daerah Dilema, Warga Terjepit
Pemerintah daerah kerap berada di posisi sulit: antara mendukung pembangunan pusat dan melindungi rakyatnya. Akibatnya, banyak kepala daerah memilih diam atau hanya menjadi penonton dalam proses penggusuran.
Pengamat hukum tata negara, Dr. Yuliana Pratiwi, menilai pendekatan proyek strategis harus diubah. “Keadilan sosial itu bukan hanya membangun fisik, tapi juga menjamin hak warga yang terdampak.”
