Salah satu contohnya, kata Santoso, ketika bandar narkoba yang telah divonis penjara malah mendapat fasilitas mewah yang diberikan oleh oknum sipir penjara. Hal itu disebabkan lantaran napi bandar narkoba itu diduga menyuap mahal agar dapat fasilitas mewah di dalam penjara. Hal ini menuntut adanya koordinasi yang baik antara lembaga terkait dalam menangani permasalahan ini, serta penegakan disiplin internal dalam lembaga pemerintahan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Menyikapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai institusi terkait perlu mengambil langkah tegas untuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum pegawainya dalam melindungi situs judi online. Langkah preventif dan represif perlu segera diterapkan guna menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum yang terlibat. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi penting untuk memastikan integritas lembaga tersebut.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga legislatif, untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga keadilan dan kejujuran. Publik perlu diberikan jaminan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
