Kebijakan pemerintah yang memberikan izin tambang kepada ormas Islam merupakan langkah yang kompleks dengan berbagai implikasi. Sementara kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat, dampak lingkungan dan sosial harus dikelola dengan hati-hati. Penting bagi pemerintah, ormas Islam, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengawasan yang efektif, implementasi standar lingkungan yang ketat, dan program CSR yang berkualitas harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Dengan pendekatan yang hati-hati dan kolaboratif, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
