Pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024 telah dibuka pada Sabtu, 14 September 2024. Tahapan ini merupakan proses awal dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia. Dalam pengumuman resmi, disebutkan bahwa pendaftar CPNS dapat mengakses hasil seleksi administrasi melalui 64 link pengumuman yang sudah tersedia.
Penyebaran pengumuman seleksi administrasi CPNS dilaksanakan secara bertahap mulai dari 14 hingga 19 September 2024. Pelamar diharapkan untuk memeriksa hasil seleksi melalui laman resmi pemerintah dan kementerian terkait. Salah satu laman utama untuk mengecek pengumuman seleksi administrasi CPNS adalah di portal online resmi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yaitu di laman sscasn.bkn.go.id. Di sana, peserta dapat memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password akun untuk mengakses hasil seleksi administrasi.
Para peserta yang lulus seleksi administrasi akan diberikan ucapan selamat dan dapat langsung mencetak kartu peserta untuk tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Namun, bagi peserta yang tidak lolos seleksi, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain di laman SSCASN, kementerian dan lembaga yang membuka formasi pendaftaran CPNS juga akan mengumumkan hasil seleksi administrasi di website resmi masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS serta memberikan akses yang lebih mudah bagi para pelamar untuk memantau perkembangan hasil seleksi administrasi.
Berikut adalah daftar link pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024, yang dapat diakses oleh para peserta untuk memeriksa hasil seleksi administrasi:
- SSCASN
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)
- Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM)
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
- Kementerian Pertanian (Kementan)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Kementerian Agama (Kemenag)
- Kementerian Sosial (Kemensos)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- Kementerian Perdagangan (Kemendag)
- Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI)
- Setjen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Setjen Komisi Yudisial (KY)
- Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Keamanan Laut (Bakamla)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Karantina Nasional (Barantin)
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Mahkamah Agung (MA)
- Kejaksaan Agung (Kejagung)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
- Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Setjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)
