Emre Onuk, seorang peserta aksi protes, menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk meloloskan undang-undang ini merupakan kasus propaganda politik yang tidak etis, terlebih karena rencana tersebut diumumkan menjelang pemilihan umum kota pada 31 Maret. Kekalahan Erdogan di Istanbul dan Ankara dalam pemilihan tersebut juga menjadi faktor pendukung besarnya tuntutan protes terhadap kebijakan ini.
Partai berkuasa di bawah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, AKP, menjelaskan bahwa reformasi tersebut diperlukan sebagai upaya untuk mengendalikan populasi anjing liar dan untuk melindungi warga dari serangan hewan tersebut. Menurut estimasi pemerintah setempat, jumlah anjing liar di Turki saat ini mencapai sekitar empat juta ekor.
Hal ini menjadikan Turki sebagai negara dengan risiko rabies yang tinggi, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
