Microsoft, salah satu raksasa teknologi global, baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang melarang perekrutan insinyur di China untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD). Pengumuman ini mencuat setelah adanya laporan mengejutkan dari Pro Publica yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut sebelumnya menggandeng insinyur yang beroperasi dari China untuk membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem komputasi awan yang digunakan oleh DoD.
Dalam laporan yang dirilis, disebutkan bahwa Microsoft sebelumnya menggunakan "pengawas digital," yakni warga negara AS yang memiliki izin keamanan, untuk mengawasi para insinyur yang berbasis di China. Namun, Pro Publica menemukan bahwa dalam beberapa situasi, pengawas tersebut tidak memiliki latar belakang teknis yang cukup untuk melakukan pengawasan dengan baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang serius tentang keamanan dan integritas data yang terkait dengan sistem pertahanan negara.
