Legislator Israel belakangan ini mengusulkan sebuah kebijakan kontroversial yang menawarkan kompensasi finansial kepada warga Palestina dengan jumlah berapapun agar mereka bersedia pergi dari wilayah yang diduduki. Kebijakan ini telah menimbulkan pro dan kontra di antara para pengamat politik, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat internasional. Tawaran ini juga menuai keraguan dan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap hak asasi manusia dan konflik Israel-Palestina yang sudah memanas.
Keputusan untuk menyediakan uang kepada warga Palestina agar pergi dari wilayah yang diduduki merupakan langkah kontroversial yang dapat memicu berbagai reaksi. Banyak pihak yang mengecam kebijakan ini sebagai langkah yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia warga Palestina. Sebaliknya, pemerintah Israel mendasarkan kebijakan ini dalam upaya mereka untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Legislator Israel mendukung kebijakan ini dengan alasan untuk kepentingan keamanan negara dan agar wilayah yang diduduki dapat diintegrasikan lebih cepat ke dalam kehidupan warga Israel. Mereka percaya bahwa dengan penawaran kompensasi finansial kepada warga Palestina, mereka dapat mencapai perdamaian yang lebih berkelanjutan tanpa harus menghadapi resistensi yang kuat dari warga asli wilayah tersebut. Namun, banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai upaya untuk mengusir warga Palestina secara paksa dari tanah leluhur mereka.
Anggota Parlemen Knesset, Ohad Tal, menyebut Israel berani membayar warga Palestina agar bisa segera pergi dari Jalur Gaza."Jika Anda ingin pergi, silahkan saja dan kami bahkan akan membayar berapapun yang Anda inginkan, cari saja negara lain," ungkap Tal dikutip dari unggahan video Middle East Monitor.
