Musk sebelumnya berjanji untuk memberikan uang senilai US$1 juta setiap hari kepada masyarakat yang mengisi petisi online terkait kebebasan berpendapat dan hak kepemilikan senjata. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum, di mana ada yang menyatakan bahwa tindakan Musk melanggar hukum pemilu federal karena memberikan bayaran kepada seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih, namun tidak sedikit yang berpendapat bahwa inisiatif Musk dan komite politiknya tidak melanggar aturan.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mengirimkan surat kepada America Pac, memberikan peringatan bahwa aksi giveaway yang dilakukan oleh Musk untuk pemilih terdaftar berpotensi melanggar hukum, menurut laporan CNN International.
Sebagai informasi, Pennsylvania dianggap sebagai swing state yang krusial dan dapat memengaruhi hasil Pilpres AS. Hal ini diakui secara langsung oleh Musk melalui akun media sosial pribadinya, di mana ia mengutarakan bahwa Pennsylvania akan menjadi penentu kemenangan bagi Partai Republik.
Tindakan ini membuat banyak pihak, terutama di kalangan pengamat politik dan hukum, berspekulasi bahwa pemberian uang secara massal ini dapat memengaruhi hasil Pilpres AS serta menciptakan celah hukum atas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Perhatian terhadap kasus ini semakin meningkat karena melibatkan figura ternama seperti Elon Musk, yang tak hanya dikenal sebagai tokoh bisnis sukses, namun juga sering terlibat dalam inisiatif sosial dan politik. Diharapkan bahwa sidang yang akan dilaksanakan akan memberikan kejelasan terkait aturan yang berlaku dalam proses pemilu, terutama terkait transaksi uang pada pemilihan umum, yang dikhawatirkan dapat membayangi integritas demokrasi itu sendiri.
