Chris Brown, seorang ilmuwan lingkungan di Kamar Dagang Namibia, menjelaskan proses tersebut sebagai langkah yang terbilang manusiawi, berbeda dengan perlakuan terhadap hewan ternak yang dijejalkan ke dalam truk sebelum dibunuh di rumah pemotongan hewan. Daging dari hewan-hewan tersebut kemudian didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan.
Sebagai tambahan, Brown juga menjelaskan bahwa meskipun gajah merupakan pemandangan yang berharga di kebun binatang, namun keberadaannya dapat menjadi sumber bahaya bagi warga yang tinggal di dekatnya. Di Namibia, memiliki sekitar 21.000 gajah, beberapa daerah memiliki begitu banyak gajah sehingga menjadi hampir tidak dapat ditoleransi oleh manusia. Gajah disebut merusak tanaman, melukai ternak, dan bahkan membunuh orang.
Sebelumnya, Namibia telah berusaha menjual gajah-gajah tersebut namun hanya berhasil menjual sepertiganya dari total yang ditawarkan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang ketersediaan pasar untuk gajah yang dianggap mengganggu tersebut. Penjualan gajah dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol populasi dan membuat daerah yang terlalu padat dengan gajah menjadi lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat.
Namun, beberapa ahli konservasi khawatir bahwa jumlah populasi gajah yang sebenarnya telah dibesar-besarkan oleh pemerintah. Farai Maguwu, direktur pendiri Centre for Natural Resource Governance, menyebut argumentasi tersebut tidak memperhitungkan fakta bahwa gajah berkeliaran bebas di antara negara-negara di kawasan tersebut.
Masalah utama di balik konflik ini sebenarnya terletak pada pengelolaan lahan yang buruk dan peningkatan pemukiman manusia di sekitar taman nasional dan zona penyangga, yang sebenarnya dirancang untuk memisahkan hewan dan manusia.
