Islandia selalu muncul sebagai bintang terang. Selama lebih dari satu dekade, negara kecil di Samudra Atlantik Utara ini terus menduduki peringkat teratas dalam laporan kesenjangan gender global yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia. Mereka secara konsisten menunjukkan komitmen luar biasa dalam menutup jurang antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Prestasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari upaya panjang dan sistematis yang berakar kuat pada nilai-nilai masyarakatnya.
Landasan Hukum dan Politik yang Progresif
Salah satu pilar utama kesuksesan Islandia adalah kerangka hukum dan kebijakan yang progresif. Mereka punya undang-undang yang mewajibkan kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, bahkan menjadi negara pertama yang memberlakukan aturan ini. Undang-undang ini bukan sekadar formalitas; perusahaan diwajibkan membuktikan bahwa mereka membayar setara untuk pekerjaan yang setara, atau akan dikenai denda.
Selain itu, representasi perempuan dalam politik juga sangat diperhatikan. Islandia memiliki kuota gender dalam daftar calon legislatif dan dewan direksi perusahaan. Ini bukan sekadar angka-angka, tapi sebuah upaya sistematis untuk memastikan suara perempuan terwakili dalam setiap pengambilan keputusan penting. Bahkan, Islandia adalah negara pertama di dunia yang memiliki presiden perempuan yang terpilih secara demokratis, Vigdís Finnbogadóttir, pada tahun 1980. Lingkungan politik yang mendorong partisipasi perempuan ini menjadi fondasi kuat bagi kebijakan yang lebih inklusif.
Budaya Kesetaraan yang Terinternalisasi
Hukum saja tidak cukup tanpa budaya yang mendukung. Di Islandia, kesetaraan gender bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan tentang pentingnya kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin. Sekolah-sekolah dan media massa berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai ini.
