Pada sebuah acara persidangan yang digelar belum lama ini, seorang hakim mengajukan pertanyaan kepada Menteri Sosial terkait program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa kampanye. Pertanyaan itu memancing perdebatan seru di antara para pengamat politik dan masyarakat luas.
Hakim yang bertanggung jawab atas persidangan tersebut menginterogasi Menteri Sosial terkait kebijakan bansos yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi di saat masa kampanye. Interogasi ini mencuat ketika Menteri Sosial diminta memberikan penjelasan terperinci terkait dana bansos yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.
Pertanyaan hakim tersebut mengundang perhatian publik, terutama karena menyinggung isu politik di balik kebijakan bansos yang seharusnya menjadi jaminan keberlangsungan hidup bagi masyarakat yang membutuhkan. Seiring berjalannya diskusi di persidangan, hakim secara tegas menyuarakan keinginannya untuk memastikan bahwa kebijakan bansos yang diterapkan pemerintahan Jokowi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Sementara itu, reaksi dari pihak Menteri Sosial tampak terlihat tegang seiring dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim. Menteri Sosial pun memberikan penjelasan bahwa kebijakan bansos yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi selalu berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan kesetaraan, tanpa adanya campur tangan politik. Penjelasan tersebut tentu saja diharapkan memberikan kejelasan kepada publik terkait kebijakan bansos yang dijalankan pemerintah, serta menenangkan kekhawatiran yang muncul seiring dengan pertanyaan hakim.
