Azerbaijan menolak seruan pejabat Armenia untuk menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian yang sedang dibahas antara kedua negara tanpa adanya ketentuan yang belum disepakati dalam pakta tersebut. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Aykhan Hajizada dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (10/9).
Mengutip pernyataan Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dalam sebuah forum di ibu kota Armenia, Yerevan, Hajizada menegaskan bahwa seruan untuk menghilangkan ketentuan yang belum disepakati serta menunda penyelesaian masalah bilateral tidak dapat diterima. Menurut Hajizada, syarat utama bagi Baku untuk menandatangani perjanjian perdamaian adalah penghapusan klaim teritorial terhadap Azerbaijan dalam Konstitusi Armenia.
Hajizada menegaskan bahwa upaya untuk menyamakan konstitusi Azerbaijan dan Armenia tidak berhasil. Ia juga menilai bahwa referensi Yerevan terhadap ketentuan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengacu pada peraturan domestiknya untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian damai demi mendukung gagasan bahwa Konstitusi mereka tidak berbahaya adalah hal yang tidak berlaku.
