Sejumlah orang yang mendalami situasi politik di Asia Tenggara menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengenali pejabat Thailand mana yang saat ini masuk dalam daftar black list Rubio. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap Thailand menjadi bagian dari strategi lebih luas yang diambil oleh AS untuk menekan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara-negara lain.
Kembali ke situasi deportasi, pada Februari 2025, Thailand mengambil keputusan kontroversial dengan mendeportasi 40 orang etnis Uighur setelah mereka ditahan selama sepuluh tahun di pusat penahanan. Langkah ini diambil meskipun ada peringatan dari beberapa ahli hak asasi manusia PBB yang menggarisbawahi bahwa pemulangan mereka berpotensi untuk mengakibatkan pengalaman penyiksaan atau kesewenangan.
Menariknya, pada awal bulan Maret 2025, Kanada dan Amerika Serikat telah membuka pintu bagi 48 etnis Uighur untuk bisa menetap di sana. Namun, pemerintah Bangkok memilih untuk tetap mendeportasi etnis Uighur tersebut demi menghindari kemarahan Cina. Dalam keterangannya, Rubio menyatakan, “Saya dengan segera menerapkan kebijakan ini dengan merumuskan langkah-langkah untuk tidak menerbitkan visa kepada pejabat yang masih aktif maupun mereka yang telah pensiun dari pemerintah Cina, yang dianggap bertanggung jawab dalam memaksa pulang 40 etnis Uighur pada 27 Februari lalu.” Keputusan ini sekaligus menegaskan posisi AS terkait isu hak asasi manusia dan dukungannya terhadap etnis Uighur yang sedang terancam.
