Kerja sama global juga diperlukan dalam melawan perdagangan manusia. Para pelaku perdagangan manusia seringkali memanfaatkan celah hukum dan perbatasan yang longgar untuk menjalankan operasi mereka. Organisasi seperti International Labour Organization (ILO) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bekerja sama dengan berbagai negara untuk melawan perdagangan manusia. Mereka menyediakan pelatihan, bantuan teknis, dan dukungan lainnya untuk membantu negara-negara mengidentifikasi dan menghentikan jaringan perdagangan manusia.
Selain organisasi internasional, negara-negara juga membentuk aliansi regional untuk memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum. Misalnya, di Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN bekerja sama melalui ASEANAPOL (ASEAN Chiefs of National Police) untuk melawan kejahatan transnasional di kawasan tersebut. Mereka mengadakan pertemuan rutin, berbagi informasi, dan melakukan operasi bersama untuk melawan berbagai jenis kejahatan, termasuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme.
Peran teknologi dalam mendukung kerja sama global dalam penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Teknologi modern memungkinkan pihak berwenang untuk berbagi informasi dengan cepat dan efisien. Sistem basis data seperti INTERPOL’s I-24/7 memungkinkan polisi dari berbagai negara untuk mengakses informasi tentang penjahat internasional secara real-time. Selain itu, teknologi juga membantu dalam pelacakan dan pemantauan kegiatan kriminal melalui analisis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Namun, kerja sama global dalam penegakan hukum bukan tanpa tantangan. Perbedaan hukum dan kebijakan antar negara seringkali menjadi hambatan dalam kerja sama ini. Beberapa negara mungkin memiliki kebijakan yang lebih longgar terhadap kejahatan tertentu, sementara negara lain memiliki kebijakan yang lebih ketat. Selain itu, masalah kedaulatan juga menjadi tantangan. Setiap negara memiliki kedaulatan sendiri dan mungkin tidak selalu setuju untuk bekerja sama dalam operasi penegakan hukum yang melibatkan negara lain.
