Lebih lanjut, Harli Siregar menjelaskan bahwa penyidikan dilakukan setelah adanya laporan dan hasil investigasi awal yang menunjuk pada adanya indikasi pelanggaran hukum. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dana yang sangat besar dan merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Masyarakat tentu mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil oleh pihak Kejagung agar kasus ini tidak terulang di masa mendatang.
Berbagai informasi yang dikumpulkan selama proses penyidikan diharapkan dapat mengarah pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan anggaran. Hal ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pemanfaatan dana publik demi mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Dalam konteks ini, Kejagung tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan anggaran negara.
Kasus ini turut menyoroti pentingnya penggunaan teknologi yang tepat dalam sistem pendidikan. Komitmen pemerintah dalam mendigitalisasi pendidikan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar setiap proyek pengadaan dapat berjalan dengan efektif dan tidak merugikan masyarakat. Dengan adanya dugaan persekongkolan ini, harapan masyarakat terhadap keadilan semakin meningkat, sehingga penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi menjadi suatu keharusan.
