Terkait dengan keputusan hakim tersebut, pembelaan dari pihak Helena Lim adalah bahwa aset yang dimiliki tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kasus korupsi yang sedang dipersidangkan. Mereka berpendapat bahwa aset yang disita seharusnya tidak terlibat dalam proses hukum tersebut dan seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya.
Selain itu, pihak pengacara Helena Lim juga menegaskan bahwa aset yang dimiliki klien mereka merupakan hasil dari usaha yang sah dan tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang sedang berlangsung. Argumen ini pun menjadi dasar hukum bagi pihak pengacara untuk mengajukan permohonan pengembalian aset kepada hakim.
Dengan adanya keputusan ini, tentu akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait dengan ketatnya proses hukum di Indonesia. Keputusan hakim tersebut merupakan suatu preseden yang bisa menjadi acuan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di masa mendatang. Hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum memerlukan kejelasan dan ketegasan dalam menyikapi kasus korupsi, tetapi juga harus tetap mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Sementara itu, proses hukum dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara masih terus berlanjut. Diharapkan dengan adanya keputusan hakim tersebut, proses hukum tersebut dapat berjalan dengan lebih transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di Tanah Air.
