Penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3, serta penggantian dengan KRIS juga diharapkan dapat memberikan kemudahan administrasi bagi peserta JKN. Dengan perubahan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.
Namun, perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait iuran BPJS Kesehatan terbaru. Pasalnya, ketidakpastian terhadap kenaikan iuran ini dapat membebani masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terkait dampak ekonomi masyarakat akibat perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan.
Selain itu, keberlangsungan program JKN serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengimplementasikan perubahan ini. Pembaharuan sistem JKN harus memastikan bahwa perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tetap terjaga, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan akses kesehatan antara kelompok masyarakat.
Dalam implementasi perubahan ini, pemerintah harus memastikan bahwa sistem yang baru ditetapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi peserta JKN. Selain itu, transparansi dalam proses penetapan iuran BPJS Kesehatan terbaru juga perlu dijaga agar tidak menimbulkan spekulasi atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap program ini.
Dalam rangka mendukung keberlangsungan program JKN yang baru sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian, sehingga perubahan ini dapat diimplementasikan dengan tepat dan menghasilkan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
