Soeharto, atau juga dikenal dengan sebutan Pak Harto, adalah salah satu pemimpin yang paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia. Masa kepemimpinannya di bawah Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, dikenal dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang ambisius namun juga disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan korupsi. Artikel ini akan mengeksplorasi masa kepemimpinan Soeharto, bahasa pembangunannya yang agresif, serta kontroversi terkait hak asasi manusia dan korupsi yang menyertainya.
Era kepemimpinan Soeharto di bawah Orde Baru ditandai dengan upaya besar-besaran dalam pembangunan ekonomi. Melalui kebijakan pembangunan yang dikenal sebagai pembangunan "berkeadilan" dan "berkeadilan", Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan infrastruktur, dan stabilisasi keamanan, semuanya menjadi ciri khas dari masa pemerintahannya. Penegakan hukum yang tegas dan stabilitas politik merupakan landasan dari setiap kebijakan yang diambil oleh rezim Orde Baru di bawah Soeharto.
Namun, di balik pencapaian dalam pembangunan ekonomi, masa pemerintahan Soeharto juga diwarnai oleh kontroversi yang melingkupinya. Salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai daerah, seperti peristiwa Tragedi Tanjung Priok, Tragedi 1965, serta invasi militer di Timor Timur. Kondisi hak asasi manusia yang memprihatinkan ini membuat citra Soeharto dan rezimnya tercemar di mata masyarakat internasional. Selain itu, tuduhan tindakan korupsi yang melibatkan keluarga dan kroni-kroni rezimnya juga semakin memperburuk citra Soeharto.
Pada akhirnya, tekanan dan protes dari berbagai elemen masyarakat membuat Soeharto terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1998, mengakhiri masa pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun. Pasca kejatuhan Soeharto, berbagai kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa rezim Orde Baru di bawah kekuasaannya telah terlibat dalam praktik korupsi yang masif. Peningkatan kesejahteraan sebagian besar penduduk juga tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi yang adil, sehingga kesenjangan sosial yang tajam terus memperbesar disparitas di masyarakat.
