Integritas merupakan fondasi utama dari sebuah lembaga penegak hukum yang kuat dan efektif. Kehadiran integritas yang tinggi akan membentuk masyarakat yang lebih adil, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam rangka meningkatkan integritas lembaga penegak hukum, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan lembaga penegak hukum dapat beroperasi dengan penuh kejujuran dan keadilan.
Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah adalah pemberantasan korupsi di lingkungan lembaga penegak hukum. Korupsi merupakan ancaman serius bagi integritas lembaga penegak hukum, sehingga Pemerintah gencar melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik korupsi serta peningkatan pengawasan internal di dalam lembaga penegak hukum.