Menanggapi hal tersebut, Nixon menjelaskan bahwa BTN telah berupaya mengadvokasi masalah ini beberapa kali kepada pihak terkait. Namun, kendala dalam penyaluran KPR subsidi tetap terjadi, dengan lebih dari 30% perumahan subsidi yang tidak dapat diajukan akad KPR akibat skor kredit dari pinjaman online.
Dalam situasi ini, pengaturannya seharusnya diperbesar agar lebih cocok dikekang yang lebih reguler sehingga keputusannya tetap memadai, dan penyaluran KPR subsidi tidak terhambat. Berdasarkan data-data terkait, terdapat penurunan signifikan dalam penyaluran KPR subsidi akibat masalah kolektibilitas dari pinjaman online. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif terhadap program-program pemilikan rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagaimana yang diutarakan oleh Nixon, kendala dalam penyaluran KPR subsidi yang disebabkan oleh pinjaman online menjadi sebuah tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Keadaan yang kritis ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari pihak terkait, baik regulator maupun industri perbankan, guna menemukan solusi yang dapat mendukung kelancaran penyaluran KPR subsidi tanpa mengabaikan aspek keuangan yang sehat.
Dalam beberapa kasus, permasalahan kolektibilitas pinjaman online juga dapat menjadi indikator adanya tekanan keuangan pada sektor rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan terkait pengaturan pinjaman online perlu terus dikaji untuk memastikan bahwa hal ini tidak hanya mempengaruhi kelancaran penyaluran kredit perumahan, namun juga kestabilan keuangan masyarakat umum.
