Oleh karena itu, pemerintah mulai menyusun kebijakan nasional pengembangan AI, termasuk di dalamnya regulasi etika, insentif inovasi, kolaborasi riset, hingga pembentukan ekosistem AI yang sehat dan inklusif.
Langkah Konkret Pemerintah: Pendidikan, Regulasi, dan Investasi
Untuk mewujudkan AI sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, pemerintah mengambil pendekatan tiga arah:
Penguatan SDM Digital dan Talenta AI Nasional
Pemerintah mendorong integrasi kurikulum AI di pendidikan tinggi, pelatihan vokasi digital, hingga program beasiswa dan pelatihan daring melalui platform seperti Digital Talent Scholarship dan Kampus Merdeka. Talenta digital lokal menjadi tulang punggung keberhasilan adopsi AI yang beretika dan kontekstual.
Regulasi Progresif dan Ramah Inovasi
Pemerintah tengah menyiapkan kerangka regulasi yang mendukung penggunaan AI secara bertanggung jawab, adil, dan transparan. Prinsip-prinsip etika seperti privasi data, non-diskriminasi, dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam kebijakan pengembangan AI nasional.
Dukungan Investasi dan Ekosistem Inovasi
Lewat insentif fiskal, kemitraan publik-swasta, serta pendanaan riset, pemerintah mendorong terciptanya startup AI lokal, kolaborasi riset universitas dengan industri, hingga pengembangan teknologi open source berbasis AI. Kawasan ekonomi khusus berbasis digital juga mulai diarahkan untuk menjadi hub AI di Asia Tenggara.
AI di Sektor Publik: Birokrasi Cerdas, Pelayanan Cepat
Salah satu sektor yang langsung merasakan dampak AI adalah pelayanan publik. Berbagai kementerian dan lembaga mulai menerapkan AI untuk chatbot layanan publik, deteksi fraud, analisis data anggaran, hingga sistem prediktif di bidang kesehatan dan pertanian.
Dengan AI, pemerintah bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam pengambilan keputusan, sekaligus meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan. Ini membuka peluang bagi birokrasi yang lebih ramping, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
