Alternatif Kebijakan yang Lebih Pro-Rakyat
Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah mencari alternatif pendanaan infrastruktur yang tidak selalu mengandalkan kantong rakyat. Skema pembiayaan campuran, optimalisasi subsidi silang, dan efisiensi pengelolaan tol menjadi beberapa opsi yang diusulkan.
“Jangan hanya berpikir dari sisi investor dan operator. Negara ini bukan hanya untuk yang punya mobil dan perusahaan logistik. Rakyat kecil juga harus dilindungi,” tambah Sri.
Transportasi yang Terjangkau adalah Hak Publik
Di negara maju, pembangunan infrastruktur selalu dibarengi dengan kebijakan transportasi publik yang terjangkau. Indonesia harus mulai menyeimbangkan pembangunan fisik dengan keberpihakan terhadap akses masyarakat terhadap transportasi yang adil dan terjangkau.
