Kebijakan fiskal seharusnya mampu menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun, dalam prakteknya, sering kali kebijakan ini lebih mementingkan untuk menambah pundi-pundi negara tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi kelas. Misalnya, penetapan pajak yang progresif semestinya menjadi solusi untuk memperkecil kesenjangan ini. Namun, banyak temuan menunjukkan bahwa penegakan pajak pada individu berpenghasilan rendah lebih gencar dilakukan dibandingkan dengan pengawasan terhadap harta kekayaan kelompok elit.
Persoalan ini diperparah dengan adanya celah hukum yang fatamorgana, di mana orang kaya dapat memanfaatkan strategi penghindaran pajak yang lebih sophisticated dibandingkan dengan masyarakat menengah ke bawah yang terjebak dalam sistem. Hal ini menambah kompleksitas permasalahan keadilan pajak dan membuat si kaya semakin leluasa untuk tidak membayar pajak yang semestinya mereka kontribusikan.
Penting untuk dicatat bahwa dampak dari kebijakan pajak yang tidak adil ini tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil dalam hal perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan pun mulai pudar. Ketidakadilan ini dapat berujung pada ketidakstabilan sosial dan politik yang lebih besar, yang tentu sangat berisiko bagi kesinambungan ekonomi suatu negara.
