Tampang.com - Pemerintah daerah harus kerja keras untuk memaksimalkan penyerapan APBD tahun 2017. Sebab data Kanwil Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Selatan, realisasi per triwulan III 2017 belum sampai 60 persen.
"Baru sekitar 57,45 persen dari pagu Rp33,35 triliun," ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) Sumsel, Sudarso kepada Sumatera Ekspres, kemarin (1/11). Pemda sendiri hanya punya waktu sekitar 3 bulan untuk menuntaskan penyerapan APBD yang masih sisa 40 persen tersebut. "Konsekuensinya jika anggaran tidak digunakan sampai akhir tahun akan jadi sisa anggaran lebih (SAL)," ujarnya. Anggaran itu bisa kembali digunakan di tahun berikutnya dengan catatan ada persetujuan DPRD. Tanpa persetujuan, anggaran tersebut hangus.
Untuk itu, Sudarso meminta pemda bisa mengoptimalkan pekerjaan proyek khususnya pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan dan tepat waktu. "Dari 18 pemda di Sumsel, yang paling rendah penyerapannya Muratara 43,39 persen. Yang tertinggi OKU 68,68 persen," sebut Sudarso.
Setali tiga uang dengan APBN yang masuk ke lembaga/badan di bawah kementerian/badan di Provinsi Sumsel. Penyerapannya baru sekitar 58,8 persen dari pagu Rp13,39 triliun. Artinya masih sekitar Rp5,52 triliun dana APBN yang mengendap di sejumlah satuan kerja penerima anggaran.
"Ya harusnya 'kan target serapan anggaran 60-75 persen per triwulan III 2017. Artinya kegiatan pembangunan maupun program pemda berjalan optimal, tapi kalau rendah sebaliknya. Ini harus digenjot lagi," cetusnya. Meski memang jika dibanding periode sama tahun lalu, penyerapan APBN tahun ini agak lebih baik atau meningkat 2,9 persen.
Beberapa indikator penyerapan APBD atau APBN itu meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan lain-lain. Diakui Sudarso, beberapa kendala yang biasanya menghambat penyerapan anggaran itu karena masalah teknis. "Dari awal-awal memang sudah lambat. Seperti proses pengadaan atau lelang barang dan jasa yang memakan waktu cukup panjang dan biasanya baru mulai Maret-April," ujarnya.
Nah, itu sulit dikejar olehpPemda secara maksimal. "Belum lagi daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lambat turun. Setelah turun, baru OPD bisa bekerja," ujarnya. Jadi kendala tersebut sebenarnya lebih kepada proses pengelolaan kegiatan. Dan ini sebetulnya persoalan klasik. Penumpukan dan penggunaan anggaran yang besar di keuangan pemda selalu terjadi jelang-jelang akhir tahun.
Tapi, itu berakibat dengan optimalisasi penyerapan. Selama ini, tren penyerapan anggaran oleh pemda maupun Kementerian itu tidak pernah 100 persen. "Kalau lihat realisasi saat ini, mungkin penyerapan APBN-APBD sampai akhir tahun hanya sekitar 90 persen," sebutnya.
Walau demikian, Sudarso tetap berharap kepada satker dari sejumlah kementerian, maupun pemda di Sumsel bisa memaksimalkan penggunaan anggaran. "Karena belanja pemerintah itu salah satu penopang penting dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah," bebernya. Multiflyer effect-nya sangat besar terutama jika menyangkut pembangunan infrastruktur dan akan langsung dirasakan masyarakat.
Terpisah beberapa pemda mengklaim tetap optimis meski penyerapan anggaran masih minim. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Muratara, Duman menuturkan, realisasi anggaran Pemkab Muratara 60 persen dan pihaknya optimis 3 bulan terakhir bisa tuntas 100 persen. "Makanya di APBD Perubahan kita lebih banyak belanja langsung ketimbang pengerjaan proyek fisik. Ini sudah kita antisipasi sebelumnya," timpalnya.
Dia tak menampik, silpa karena beberapa faktor seperti pekerjaan tidak selesai, efisiensi dana rutin SKPD tidak terpakai, dan ada juga peneriman daerah overtarget. "Kalau ada silpa jelas pengaruhi penetapan APBD tahun berikutnya. Karena bisa berkurang. Tapi kami yakin silpa tidak akan terjadi," ucapnya. Selain itu juga bisa disanksi pemerintah pusat dengan dikuranginya anggaran transfer daerah.
Sekretaris Dinas Pengelolan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Mura, Syahrizal menerangkan, meski baru separuh terserap pihaknya optimis sampai akhir tahun tercapai 100 persen. "Biasanya banyak tagihan dan serapan di akhir tahun," timpalnya. Tapi terkait potensi silpa, dia belum bisa prediksi karena baru terjadi setelah penganggaran di-closed akhir tahun.
Kepala BPKAD Pemkab OI Hj Sofiah Yuhanis SE MM mengaku pihaknya masih bahas penyerapan anggaran sampai saat ini. "Masih dikalkulasi. Jika memang minim, ya nanti kita kerja di 2 bulan ini agar APBD terserap semua," bebernya.
Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten PALI, H Robby Kurniawan SSTP MSI mengklaim per Oktober penyerapan APBD sudah tembus 79,45 persen, sementara realisasi kegiatan fisik 76 persen. "Sebagian proyek besar seperti jalan, jembatan, pembangunan sarpras dasar termasuk dana desa masih on progress," ujarnya.
Dia tak menampik rendahnya serapan sampai akhir tahun biasanya karena faktor persiapan pelaksanaan kegiatan seperti menunggu selesainya pekerjaan konsultan perencanaan baru lelang. "Ditambah terbatasnya SDM, ini memakan waktu yang lama," ujarnya. Tidak itu saja, kadang penggunaan DAK (dana alokasi khusus) juga harus menunggu teknis penyelenggaraan kegiatan dari Kementerian.
"Belum ditambah faktor jauhnya lokasi, terbatasnya material termasuk kendala cuaca untuk pekerjaan tertentu," terangnya. Jadi pihaknya hanya bisa melakukan monitoring dan asistensi kepada OPD teknis agar mempercepat pelaksanaan kegiatan administrasi dan pembangunan.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah OKI, Ir H Mun'im MM mengungkapkan OKI sendiri sudah menyerap 64,23 persen anggaran. Tapi pihaknya tak mau berandai-andai. "Sampai akhir tahun sepertinya tidak sampai 100 persen, karena adanya defisit anggaran," sebutnya. Jadi proyek pembangunan yang berjalan baru dibayar 30 persen terlebih dahulu. "Namun untum realisasi fisik bisa mencapai 100 persen," ungkap Mun'im. Lanjutnya untuk serapan tertinggi dari proyek fisik, seperti pembangunan jalan, jaringan dan irigasi.
Kepala Bappeda Banyuasin Zulkifli Idrus mengatakan kalau untuk serapan anggaran Kabupaten Banyuasin sampai sekarang cukup baik lebih dari 70 persen. "Target kami sampai akhir tahun di atas 95 persen," bebernya didampingi Erwin Ibrahim, kepala Dinas Komunikasi Informasi Banyuasin, kemarin.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, sampai saat ini belum ada laporan pengerjaan proyek yang mengalami macet atau mandek kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin. "Berjalan lancar," tukasnya. Kalaupun sampai ada laporan masuk proyek lambat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan memberikan denda kepada kontraktor.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Hoyin Rizmukoib, mengatakan untuk Palembang penyerapan anggaran keuangan 65 persen, sedangkan pengelolaan fisik 75 persen. Tapi dia mengaku tak mungkin ada silpa, karena akhir bulan ini sudah banyak pihak ketiga yang meminta tagihan.
"Sekarang tagihan sudah beda, dulu nagih sesuai permin uang muka langsung tagihan. Sekarang umumnya sudah selesai keseluruhan baru pengajukan penagihan. Makanya seolah serapan rendah," katanya.
Untuk proyek hampir seluruh fisik lancar. Potensi bulan November akan bekerja ekstra, sebab pengerjaan pasti numpuk. Pemkab OKU Timur di 2017 bahkan mengalami defisit anggaran Rp70 miliar. Dimana, kata Sekda OKU Timur Drs Idhamto, defisit itu berimbas kepada pembayaran proyek-proyek yang sudah berjalan tahun 2017 ini. "Itu tak bisa dihindarkan lagi," kata Idhamto
Defisit anggaran akibat dana sharing pajak antara Pemkab OKU Timur dan Provinsi senilai Rp45 miliar tahun 2017 belum juga dibayar. Sedangkan dari pusat sendiri yang belum ditransfer sekitar Rp20 miliar. "Sementara sekarang sudah November, tentu harapan tipis jika bisa dibayarkan tahun ini," ucapnya. Jadi mau tidak mau proyeklah yang tunda bayar dulu, karena insfraruktur ini paling besar menyerap anggaran.
