Pemerintah menekankan bahwa seluruh reformasi ini diarahkan untuk membangun sektor migas yang lebih profesional dan efisien, serta bebas dari unsur-unsur korupsi, dengan fokus pada kepentingan rakyat dan nahwa kepentingan nasional. Peranan Danantara sebagai pengelola holding BUMN otoritatif di sektor migas adalah untuk menyiapkan Indonesia bagi tantangan global, sambil tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Sebagai langkah lanjut, kasus dugaan korupsi minyak mentah ini menjadi sinyal tegas bagi pihak mana pun yang berusaha beroperasi dalam area abu-abu. Pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen memberantas korupsi tanpa mengenal batasan. Melalui reformasi berbagai sektor BUMN, hampir tidak akan ada ruang bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.
Pesan yang ingin disampaikan sangatlah jelas: di era pemerintahan Prabowo tidak ada tempat bagi praktik korupsi. Langkah tegas yang diambil dalam upaya memberantas korupsi harus diteruskan tanpa henti. Pemerintah perlu terus meningkatkan pengawasan dan menindak setiap individu yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan sumber daya negara. Keberhasilan dari reformasi ini diharapkan tidak hanya dapat memperbaiki kinerja BUMN, namun juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
Dengan komitmen yang kuat ini, diharapkan bahwa BUMN akan berfungsi sebagai lokomotif ekonomi yang sehat dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Pengelolaan BUMN harus semakin dikelola dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban, serta menjadi alat pembangunan yang lebih efektif bagi bangsa dan negara. Jika rencana ini berjalan lancar dan konsisten, Indonesia berpotensi memiliki perusahaan-perusahaan negara yang tidak hanya diakui secara finansial, tetapi juga bebas dari praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
