Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah juga memiliki dampak negatif terhadap praktik peternakan sapi. Salah satu contohnya adalah terkait dengan regulasi lingkungan. Peningkatan kesadaran akan perlindungan lingkungan mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait dengan limbah peternakan. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan mempengaruhi praktik peternakan sapi secara keseluruhan.
Selain kebijakan pemerintah, regulasi juga memainkan peran penting dalam praktik peternakan sapi. Regulasi terkait dengan standar kesejahteraan hewan, pengendalian mutu pakan, dan pembatasan penggunaan antibiotik merupakan contoh bagaimana regulasi memengaruhi praktik peternakan sapi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan praktik peternakan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi.
Dengan demikian, kebijakan pemerintah dan regulasi memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik peternakan sapi di Indonesia. Melalui kebijakan yang bijaksana dan regulasi yang terukur, pemerintah dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan peternakan sapi yang berkelanjutan. Namun, perlu juga memperhatikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kesejahteraan hewan, dan keberlanjutan usaha peternakan demi mencapai hasil yang optimal.
