Iuran Tapera yang diperluas untuk mencakup pegawai swasta dianggap sebagai upaya akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan dana murah jangka panjang. Hal ini disampaikan oleh seorang ekonom dari Universitas Pasundan, menyatakan bahwa program ini seharusnya tidak dipandang sebagai solusi untuk penyediaan rumah bagi masyarakat.
Menurutnya, membebani pekerja dengan iuran sebesar 2,5% dari pendapatan bulanan hanya akan menambah beban bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Skema Tabungan Perumahan Rakyat yang diterapkan pemerintah juga dinilai kurang efektif, dengan contoh bahwa seorang buruh dengan pendapatan Rp5 juta per bulan baru akan mengumpulkan dana senilai Rp90 juta setelah 50 tahun membayar iuran. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pekerja baru akan menikmati rumah yang dia cicil setengah abad di usia 70 tahun, jika ia mulai bekerja pada usia 20 tahun.
Selain itu, ketika melihat pertumbuhan harga properti saat ini, uang tabungan pekerja melalui Tapera mungkin tidak akan mencukupi untuk membeli rumah, apalagi jika rumah yang diinginkan berada di lokasi strategis seperti pusat kota. Dengan demikian, program iuran Tapera dinilai tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan akses terhadap hunian yang terjangkau.
Lebih lanjut, program iuran Tapera juga dinilai hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam mendapatkan dana murah jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa program iuran Tapera lebih cenderung menjadi akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan sumber dana yang mudah dan murah.
