Namun, hal ini tidak serta-merta diterima begitu saja oleh semua pihak. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pernah menyatakan ketidaksepakatannya terhadap pemberian insentif pajak di family office. Menurutnya, pemerintah telah memberikan penyambutan baik terhadap para individu kaya yang ingin menyimpan kekayaannya di Indonesia, namun iming-iming insentif pajak dianggap tidak perlu. Suharso lebih memilih adanya kemudahan dalam berusaha, seperti dukungan pendirian pabrik atau lingkungan bisnis, daripada memberikan insentif fiskal. Ia berpendapat bahwa rencana family office seharusnya tidak diwujudkan dengan janji insentif, tetapi lebih kepada memberikan kemudahan berusaha.
Pemerintah Indonesia berencana untuk merancang mekanisme penerapan insentif pajak bagi family office. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pembahasan teknis terkait rencana ini ditargetkan selesai sebelum Oktober 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk memberikan kemudahan kepada para hartawan dalam mengelola kekayaan dan investasi mereka di Indonesia.
