Isa Rachmatarwata dari Kementerian Keuangan menuturkan, usulan tambahan anggaran senilai Rp 598,9 triliun itu merupakan hasil komunikasi antara masing-masing komisi di DPR dengan kementerian atau lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerjanya. Namun, Isa enggan mendetailkan kebutuhan belanja tambahan yang menjadi masukan antar Komisi di DPR dengan K/L terkait.
Dalam kesepakatan Panja RAPBN 2025 yang menjadi inti rapat tersebut, Banggar DPR RI juga telah menyatakan komitmennya untuk memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi presiden terpilih Prabowo Subianto agar dapat menjalankan visi misi. Kaitan terkait memberikan kelonggaran bagi presiden terpilih untuk menjalankan visi-misinya, sesuai aturan perundangan, RKP perlu memuat arah kebijakan yang menampung program-program presiden terpilih. Menanggapi permintaan tersebut, Sri Mulyani berjanji akan bekerja keras untuk memastikan RAPBN 2025 tetap dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan sambil tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal.
