Tampang

Dilema Kelas Menengah: Hidup Makin Sulit dengan PPN 12%

21 Nov 2024 14:32 wib. 128
0 0
Hidup Makin Sulit dengan PPN 12%

Tekanan pada UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang lebih dari 60% pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, sektor ini kerap menjadi korban kebijakan pajak yang tidak sensitif terhadap kondisi lapangan.

Saat tarif PPN naik, pelaku UMKM tidak punya banyak pilihan selain menaikkan harga produk atau jasa mereka. Sementara itu, konsumen beralih ke produk impor yang lebih murah atau bahkan menunda pembelian. Data dari Asosiasi UMKM Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan pajak dalam situasi ekonomi yang belum stabil bisa memicu penurunan omzet hingga 20%. Jika dibiarkan, UMKM yang sebelumnya menjadi penopang ekonomi malah berisiko gulung tikar.

Kesenjangan Ekonomi yang Semakin Lebar

Kebijakan ini juga membuka jurang kesenjangan ekonomi yang semakin dalam. Kelompok atas mungkin tidak terlalu merasakan dampak kenaikan tarif PPN karena pengeluaran mereka jauh lebih fleksibel. Namun, bagi kelas menengah dan kelompok rentan, ini adalah pukulan telak.

Misalnya, seorang karyawan dengan gaji Rp6 juta per bulan mungkin sudah menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk biaya hidup. Jika pengeluaran bulanannya naik karena kenaikan tarif PPN, dia mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk hal lain, seperti pendidikan anak atau tabungan masa depan. Situasi ini menciptakan tekanan mental dan ekonomi yang berkepanjangan.

Benarkah Kenaikan PPN Solusi Ideal?

Pemerintah tentu punya alasan kuat untuk menaikkan tarif PPN. Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan negara, yang pada 2023 tercatat mencapai Rp2.463 triliun, menurut data Kementerian Keuangan. Namun, bukankah ada cara lain yang lebih adil?

Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah memperluas basis pajak. Saat ini, banyak sektor ekonomi informal yang belum sepenuhnya tersentuh oleh sistem perpajakan. Dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini, pemerintah bisa mendapatkan tambahan pendapatan tanpa membebani masyarakat kelas menengah. Selain itu, penegakan hukum terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan besar juga bisa menjadi sumber penerimaan yang signifikan.

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Dampak PPN 12% ke Rakyat, Positif atau Negatif?