Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan kementerian mana yang sebenarnya bertanggung jawab dalam memfasilitasi investasi Starlink tersebut. Deddy menekankan apakah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengurus masuknya Starlink ke Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh salah satu orang terdekat Presiden Joko Widodo, yaitu Budi Arie Setiadi.
Bahlil mengindikasikan bahwa hubungan mungkin ada dengan Kominfo karena terkait dengan satelit. Dia menjelaskan, "Mungkin ada hubungannya (dengan Kominfo) karena menyangkut dengan satelit. Kami hanya bagian pendaftaran nomor induk berusaha (NIB), izin dasar saja, itu keluar tanpa harus ketemu tim pun lewat OSS sudah bisa."
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, juga mengekspresikan kritik terhadap pemerintah yang memberikan kemudahan dalam memfasilitasi beroperasinya Starlink di Indonesia. Harris mempertanyakan keberadaan Network Operation Center (NOC) Starlink di Indonesia. Bahkan, Harris menyebut layanan internet Starlink yang dimiliki Elon Musk juga belum melewati uji layak operasi (ULO).
