Bahlil mengindikasikan bahwa hubungan mungkin ada dengan Kominfo karena terkait dengan satelit. Dia menjelaskan, "Mungkin ada hubungannya (dengan Kominfo) karena menyangkut dengan satelit. Kami hanya bagian pendaftaran nomor induk berusaha (NIB), izin dasar saja, itu keluar tanpa harus ketemu tim pun lewat OSS sudah bisa."
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, juga mengekspresikan kritik terhadap pemerintah yang memberikan kemudahan dalam memfasilitasi beroperasinya Starlink di Indonesia. Harris mempertanyakan keberadaan Network Operation Center (NOC) Starlink di Indonesia. Bahkan, Harris menyebut layanan internet Starlink yang dimiliki Elon Musk juga belum melewati uji layak operasi (ULO).
Dalam rapat tersebut, Bahlil juga dikritik oleh Politikus PKS, Amin AK. Amin mempertanyakan mengapa justru Starlink yang mendapat izin di Indonesia. Menurut Amin, sejak awal Indonesia telah membidik investasi dari Elon Musk dalam bentuk ekosistem kendaraan listrik. Pasalnya, Musk memiliki perusahaan mobil listrik bernama Tesla.
Dalam konteks ini, Bahlil Lahadalia dan BKPM perlu memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait alasan di balik diberikannya izin investasi bagi Starlink di Indonesia. Di sisi lain, penjelasan terkait bagaimana investasi tersebut akan memberikan dampak positif dan kontribusi bagi pengembangan teknologi dan perekonomian Indonesia juga perlu diungkapkan secara transparan.
