Selain itu, keputusan ini juga merespons kritik dari berbagai kalangan akademisi dan pegiat lingkungan, yang menilai bahwa perguruan tinggi seharusnya tetap berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, bukan masuk ke bisnis pertambangan.
Dengan keputusan ini, pemerintah dan DPR telah memastikan bahwa sektor pertambangan tetap dikelola oleh pihak yang berwenang, sementara perguruan tinggi tetap mendapatkan manfaat melalui penelitian dan kerja sama akademik.
Ke depan, regulasi ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola tambang yang lebih transparan, profesional, dan berkelanjutan. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa manfaat pertambangan benar-benar dirasakan oleh dunia akademik dan masyarakat luas.
Apakah keputusan ini akan membawa dampak positif bagi sektor pertambangan dan pendidikan? Kita tunggu implementasinya!
