Menteri HAM Natalius Pigai baru-baru ini mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif pendidikan militer yang diperkenalkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Inisiatif ini dirancang untuk siswa bermasalah yang sering terlibat dalam perilaku nakal dan melawan hukum. Pigai menyatakan bahwa pendekatan ini bukan hanya inovatif, tetapi juga pacasat terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab.
Dari sudut pandang Natalius Pigai, pendidikan militer untuk siswa nakal ini tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal ini lantaran fokus utama program ini adalah rehabilitasi dan pembinaan karakter, bukan hukuman. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan pengkaderan di barak militer, mereka akan mendapatkan pelatihan yang berorientasi pada kedisiplinan, kepemimpinan, dan kerja sama. Semua elemen ini diharapkan dapat membantu siswa beradaptasi serta meningkatkan sikap positif mereka terhadap pendidikan dan masyarakat.
Konsep yang dicetuskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini direspon positif oleh banyak pihak, termasuk Natalius Pigai. Menurutnya, inisiatif ini memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja dan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap norma-norma yang berlaku. Dengan melibatkan tokoh-tokoh militer dan profesional dalam program ini, siswa yang terlibat akan mendapatkan motivasi dari sosok yang memiliki cerita dan pengalaman yang inspiratif, sehingga mereka dapat meraih visi yang lebih baik dalam hidup mereka.
