Di tengah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, nasib seorang petani di Indonesia justru berakhir tragis akibat kriminalisasi petani. Joko, seorang petani di desa yang terletak di Jawa Tengah, kini berurusan dengan hukum karena tanaman yang ia budidayakan di lahan miliknya sendiri. Kejadian ini menggambarkan betapa kompleksnya konflik agraria di Indonesia, di mana hak-hak petani kerap terabaikan.
Joko adalah seorang petani kecil yang telah mengelola lahan warisan keluarganya selama lebih dari 15 tahun. Ia menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi tetangga-tetangganya. Namun, beberapa waktu lalu, lahan yang ia kelola tiba-tiba menjadi objek perhatian pihak perusahaan yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut. Masalah ini berujung pada tuduhan kriminalisasi petani yang dialami Joko.
Kisah Joko bukanlah kasus yang terisolasi. Di Indonesia, konflik agraria sudah menjadi fenomena yang umum, dengan banyak petani kecil terjebak dalam perampasan lahan oleh pihak-pihak besar, termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Dalam banyak situasi, petani yang berani melawan atau mempertahankan hak mereka sering kali menghadapi risiko penangkapan dan penuntutan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan hukum sering kali tidak berpihak kepada petani, melainkan kepada pengusaha atau pemodal besar.
