Tampang.com | Presiden Prabowo Subianto diminta untuk ikut turun tangan dalam pengusutan kasus yang tengah dikerjakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kasus-kasus ini dinilai penting untuk segera diselesaikan, agar tidak mencederai marwah pemerintahan yang kini dipimpin oleh Prabowo.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa lambannya proses pengusutan kasus-kasus ini bisa memberikan dampak negatif terhadap citra pemerintahan yang sedang berusaha menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, menurut Dedi, langkah dari Presiden Prabowo sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan cepat.
"Kami melihat adanya kejanggalan dalam kecepatan pengusutan kasus-kasus besar ini, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi seperti Hasto Kristiyanto dan Febrie Adriansyah. Presiden Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan perlu turun tangan agar proses hukum berjalan tanpa ada campur tangan yang merugikan, sekaligus menjaga marwah pemerintahan," ujar Dedi dalam wawancara terbaru.
