Jonathan Kwik menegaskan bahwa pernikahan antara hukum humaniter dan kecerdasan buatan dapat menciptakan sistem yang mampu memastikan bahwa pengambilan keputusan yang melibatkan teknologi AI tetap mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan merancang algoritma dan protokol yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter, kita dapat menjamin bahwa teknologi AI dalam konteks perang tidak melanggar aturan-aturan kemanusiaan.
Selain itu, integrasi antara hukum humaniter dan kecerdasan buatan juga dapat membantu dalam pengembangan sistem perlindungan bagi warga sipil di zona konflik. Teknologi AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis risiko yang dihadapi oleh warga sipil, sehingga tindakan perlindungan dapat diambil secara lebih efektif dan cepat. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak negatif dari konflik bersenjata bagi warga sipil.
Dalam rangka mencapai tujuan ini, Jonathan Kwik telah melakukan kolaborasi dengan para ahli teknologi untuk merancang sistem teknologi AI yang mematuhi standar hukum humaniter. Kwik juga aktif dalam mempromosikan dialog antara komunitas hukum humaniter dan pengembang teknologi untuk menciptakan kerangka kerja yang mengatur penggunaan teknologi AI dalam konteks perang.
Dengan mengawinkan hukum humaniter dan AI, Jonathan Kwik memberikan kontribusi berharga dalam menjawab tantangan-tantangan yang terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan dalam perang. Perang yang lebih cerdas, teliti, dan berkeadilan adalah tujuan yang dapat kita capai melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu dan penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pengembangan teknologi AI.
